landasan historis pendidikan

A. Pendidikan Zaman Hindu/Budha
1. Faktor-faktor yang Memungkinkan Berkembangnya Peradaban Hindu/Budha
› Faktor Politis
Peperangan antara kerajaan India bagian Utara dan selatan. Melalui penduduk India bagian selatan yang lari ke Indonesia, peradaban Hindu/Budha masuk ke Indoneasia.
› Faktor Ekonomis/Geografis
Letak Indonesia yang strategis, antara India dan dataran Tiongkok menjadikan Indonesia tempat persinggahan. Akibatnya banyak orang India dan Tiongkok bergaul dengan bangsa Indonesia.
› Faktor Kultural
Prasasti batu tertulis dengan huruf pallawa bahasa sansekerta menjelaskan keberadan kerajaan Kutai di Kalimantan dan Tarumanegara di Jabar menjadi bukti masuknya peradaban India ke Indonesia.
2. Hinduisme dan Budhisme
Agama Hindu di India terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu Brahmanisme da Syiwaisme. Brahmana yang pertama kali membawa ajaran Hindu ke Indonesia bernama Agastya. Syiwaisme berpandangan bahwa :
 Syiwa adalah dewa yang paling berkuasa
 Syiwa adalah pencipta dan perusak alam, segala sesuatu bersumber dan kembali pada Syiwa
 Manusia hidup dalam rangkaian reinkarnasi, berlaku hukum karma
 Tujuan manusia ialah mencapai ”moksa”, keabadian dan bersatu dengan Syiwa
Agama Budha disebarkan oleh Sidarta Gautama. Agama ini terpecah menjadi dua aliran, yakni Mahayana dan Hinayana. Agama ini berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan pada zaman wangsa Syailendra di Jawa. Dalam agama Budha dikenal ajaran untuk mencapai nirwana, yakni :
 Berpandangan yang benar
 Mengambil keputuan yang benar
 Berkata yang benar
 Bertindak yang benar
 Berkehidupan yang benar
 Berdayaupaya yang benar
 Melakukan meditasi yang benar
 Konsentrasi kepada hal-hal yang benar
3. Pendidikan Hindu/Budha
Pada zaman Hindu pendidikan masih terbatas kepada golongan minoritas. Bila memperhatikan peningalan sejarah seperti candi, relief dan patung, para murid sudah pasti belajar pula ilmu membangun dan ilmu pahat.
a. Tujuan pendidikan : untuk mencapai moksa, dapat dibedakan :
- Kaum Brahmana : menguasai kitab suci.
- Golongan Ksatria : memiliki pengetahuan tentang pemerintahan
- Rakyat biasa : agar memiliki keterampilan
b. Sifat Pendidikan
o Informal
o Berpusat pada religi
o Penghormatan tinggi terhadap guru
o Aristrokatis, hanya diikuti segolongan masyarakat saja
c. Jenis-jenis Pendidikan
1) Pendidikan intelektual : untuk menguasai kitab suci
2) Pendidikan ksatria : kaum bangsawan, tentang kepemerintahan
3) Pendidikan keterampilan : untuk rakyat jelata, secara infornal dan dilakukan dalam keluarga
d. Lembaga Pendidikan
1) Pecatrikan/Padepokan : tempat untuk murid berpendidikan formal
2) Pura : yang berada di sekitar istana, tempat belajar putra putri raja
3) Pertapaan : disebut lembaga karena petapa dianggap memiliki pengetahuan kebatinan yang tinggi
4) Keluarga : dalam keluarga terjadi partisipasi dan imitasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan
e. Ilmu pengetahuan dan karya seni
Ilmu pengetahuan selalu berkembang, secara terus menerus khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata negara dan ilmu hukum. Dalam seni bangunan dan seni pahat telah menghasilkan karya arsitektur yang mengagumkan.

B. Pendidikan Zaman Islam
1. Masuknya Islam
Masuknya Islam ke daerah Aceh diketahui dari tulisan pengalaman Marco Polo. Mengenai masuknya Islam ada beberapa pendapat :
a. Islam masuk melalui Persia
Dikemukakan karena adanya kesamaan ejaan tulisan Arab dan adanya kebudayaan yang berkaitan dengan Persia.
b. Islam masuk ke Indonesia melalui Gujurat (India)
Batu nisan raja Islam Malikul Saleh berbentuk dan memiliki ukiran yang becorak Hindu gaya Gujarat.
c. Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah
Alasan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) :
- Tercatat di buku perjalanan seorang pengembara Muslim(Ibnu Batutah)
- Gelar yang dipakai raja Pasai yang tidak terdapat di Persia atau India
- Mazhab yang berpengaruh di Indonesia
- Ulama Indonesia sudah ada yang mengajar di Arab
- Pembelian batu dari gujarat bukan berarti mempelajari Islam di gujarat
2. Inti Ajaran Islam
a. Islam sebagai Agama Tauhid
Tauhid yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu Esa segala-galanya, tidak ada sesuatupun yang dapat menyamai-Nya.
b. Manusia adalah sama di sisi Allah
Islam mengajarkan persamaan dan persaudaraan antar sesama manusia. Tidak membedakan golongan, yang berbeda hanyalah taqwanya kepada Allah.
c. Iman, Islam dan Ikhsan
Ajaran Islam terdiri dari tiga pokok, yaitu :
- Iman : mempercayai adanya Allah dan ciptaan-Nya(rukun Islam)
- Islam : menyerahkan diri pada Allah dan tidak menyekutukan-Nya
-Ikhsan : mengabdi pada Allah seolah-olah berhadapan langsung, merupakan manifestai dari iman dan Islam dalam berprilaku kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia.
3. Pendidikan
a. Perkembangan Pendidikan
Pendidikan Islam berlangsung sejak masuk di Indonesia, belum memiliki organisasi, masih bersifat sporadis. Mulai teratur sejak meninggalnya ulama Maulana Malik Ibrahim (1419). Dalam penyebaran Islam di Jawa, para ulama lebih dikenal dengan ’wali’. Para wali dikenal dengan ’wali songo’ karena jumlahnya sembilan, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Maria dan Sunan Gunung Jati.
Pendidikan lebih teratur setelah Raden Patah mendirikan Pesantren di hutan Glagah Arum (1475) di bawah kekuasaan Majapahit. Pada 1500 Raden Patah memisahkan diri dengan Majapahit yang sudah lemah, sehingga penyebaran Islam lebih meluas hingga pelosok.
Tahun 1568 pemerintahan, penyebaran serta pendidikan Islam berpusat di Mataram. Pada waktu Sultan Agung terjadi sintesa antara kebudayaan Islam dengan sebelumnya, yaitu :
- tahun Caka diganti dengan tahun Hijriyah
- gamelan sekaten hanya dibunyikan saat Maulid
- perayaan Grebeg pada bulan puasa disebut Grebeg Poso, saat Maulid disebut Grebeg Mulud
b. Dasar dan Tujuan Pendidikan
Dasar pendidikannya ialah ajaran Islam yang mengandung kerangka iman, Islam dan Ikhsan (tauhid). Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pengabdian manusia pada Allah, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
c. Lembaga-lembaga Pandidikan
Perluasan ajaran Islam berlaku dengan damai dan edukatif melalui lembaga pendidikan. Pendidikan dilaksanakan di surau, langgar, mesjid, pondok pesantren atau di rangkang (Aceh).
d. Metode Pendidikan
- metode sorongan (individual)
- metode halaqah/palagan
e. Ciri-ciri pendidikan
- bersifat religius
- guru tidak memperoleh bayaran
- pendidikan Islam bersifat demokratis

C. Pendidikan Zaman Pendudukan Asing
1. Kedatangan Portugis
Orang Portugis dalam mencari rempah-rempah selalu diikuti oleh misionaris Roma Katolik. Mereka menjadikan masyarakat memeluk agama Roma Katolik. Setelah dibaptiskan, masyarakat diberikan pendidikan agar agama dapat dipertahankan dan terus berkembang.
2. Zaman VOC (1956)
Belanda mendarat di Banten (Cornelius de Houtman). Tahun 1602 didirikan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Keluarga Belanda membutuhkan pendidikan maka didirikan lembaga-lembaga pendidikan.
a. Dasar dan Tujuan Pendidikan
Tujuan komersial : mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan Belanda dan pemegang saham khususnya. Karena pendidikan dilaksanakan oleh kalangan gereja, yang menjadi dasar pendidikan adalah agama kristen Protestan. Tujuan pendidikannya : 1. mengembangkan agama Kristen Protestan 2. pendidikan yang diberikan pada Bumi Putra untuk mendapat tenaga kerja pembantu yang murah untuk VOC.
b. Jenis-jenis Sekolah
 Pendidikan Dasar : bercorak keagamaan dengan tujuan mendidik budi pekerti. (1617)Batavische School, (1630)Burgerschool
 Sekolah Latin : abad ke-17 bahasa latin di Eropa merupakan bahasa ilmiah. Namun pendirian sekolah latin tidak pernah bertahan lama.
 Seminarium Theologica (1745) : untuk calon perwira pelayaran, karena peminatnya sedikit pada 1755 ditutup.
Pendidikan VOC hanya ditujukan pada masyarakat beragama kristen. Bagi penduduk asli beragama Islam, pendidikan satu-satunya adalah pesantren.
3. Pemerintahan Hindia Belanda (1799)
Saat itu terjadi aufklarung di Eropa, yang berarti fajar, abad akal, manusia tidak lagi merasa diawasi, dipengaruhi dan ditentukan oleh kemauan/dogma di luar dirinya, seperti kekuasaan gereja.
a. Pengaruh Aufklarung :
- Bebas memberi kritik terhadap berbagai persoalan
- Filosof Rousseau menganjurkan anak memilih agama sendiri
- Gereja dipisah dari negara, melepaskan diri dalam mengatur kegiatan agama
- Pendidikan diselenggarakan negara
- Sekolah bebas dari agama, tidak bolah mengajarkan agama
b. Ciri-ciri Persekolahan
› Bersifat dualistis
› Bersifat sekuler (bebas dari agama)
› Banyak didasarkan kebudayaan barat
› Kurang memperhatikan pelajaran keterampilan khusus
› Kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita
c. Jenis-jenis Sekolah
1. Sekolah untuk orang Eropa :
- Sekolah Dasar (1817, ELS ’Eropesche Lagere School’)
- Sekolah Lanjutan (1860, Gimnasium Willem III)
2. Sekolah untuk Bumi Putra :
- Sekolah Rakyat (1848), setelah keluar Keputusan Raja Nomor 95, dengan tujuan mendidik calon-calon pegawai negeri.
- Sekolah Raja (Hoofdenschool), untuk anak-anak Bumi Putra, kepala daerah dan orang-orang terhormat.
- Sekolah Lanjutan (1914 berdiri MULO, 1919 berdiri AMS)
3. Sekolah Kejuruan (bukan untuk Bumi Putra)
- Sekolah Pertukangan (Ambachts School), bagi Indo-Belanda aga dapat penghidupan yang layak. Tahun 1860 diperuntukan bagi golongan Eropa.
- Sekolah pendidikan Guru (Kweekschool, 1834)
- Sekolah Gadis (Umum dan Kejuruan), bagi orang Eropa, 1876 didirikan sekolah rendah, 1882 didirikan sekolah menengah (HBS).
4. Pendidikan Hindu/Budha Sejak 1900
a. Lahirnya Politik Etis
Bahwa bangsa Bumi Putra harus diberi kebudayaan dan pengetahuan dari barat, yang membawa Belanda menjadi bangsa yang maju dan besar. Dicetuskan Van de Venter dengan moto ’de Eereschuld’ (hutang kehormatan). Polotik etis dilakukan dengan memajukan penduduk asli dengan cara Barat. Selogan yang terkenal : edukasi, irigasi dan migrasi. Selain itu banyak didirikan sekolah daerah berpengantar bahasa daerah.
b. Landasan dan Tujuan Pendidikan
Sebagai pengaruh politik etis, maka arah etis (etische koers) dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah pendidikan.
› Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan Bumi Putra, hingga bahasa Belanda dijadikan pengantar di setiap jenis sekolah.
› Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumi Putra disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Tujuan pendidikan Hindia Belanda pada dasarnya diarahklan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja buruh demi kepentingan kaum bermodal Belanda (hanya untuk memperoleh tenaga kerja murah).
c. Jenis-jenis persekolahan
1) Pendidikan Rendah (Lager Onderwijs)
o Sekolah Rendah (Westersch Lagere Onderwijs), pengantar Belanda.
- Sekolah Rendah Eropa (Eropeesche Lagere School-ELS)
- Sekolah Bumi Putra (Inlandscheschool) Kelas Satu (Eerste Klasse) terdiri : Sekolah Cina Belanda (HCS-Holandch Chinee School) dan Sekolah Bumi Putra Belanda (HIS-Holandch Inland School)
o Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah
- Sekolah Bumi Putra Kelas Dua(Inlandsche School Tweede Klasse)
- Sekolah Desa (Volksschool)
- Sekolah Lanjutan (Vervolgschool)
o Sekolah Peralihan (Vervolgschool), merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa ke sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda
2) Pendidikan Lanjutan/Menengah (Middlebaar Onderwijs)
› MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)
› AMS (Algemeene Middlebareschool), kelanjutan dari MULO
› HBS (Hogere Burger School), merupakan sekolah tinggi warga Negara, kelanjutan dari ELS
3) Pendidikan Kejuruan (Vakonderwijs)
a. Sekolah Pertukangan (Ambacht School), berbahasa daerah
b. Sekolah Pertukangan (Abbacht School), berbahasa Belanda, untuk menghasilkan mandor
c. Sekolah Tekhnik (Technisch Onderwijs), kelanjutan dari Ambachschool
d. Sekolah Dagang (Handels Onderwijs), kelanjutan Prins Hendrik School (1911)
e. Pendidikan Pertanian (Landbouw Onderwijs), untuk keperluan penduduk asli yang agraris, juga untuk keperluan perusahaan-perusahaan perkebunan Eropa yang mempergunakan pekerja dan pengawas Bumi Putra.
f. Pendidikan Kejuruan Kewanitaan (Meisjes Valkonderwijs), merupakan pendidikan kejuruan termuda yang dipengaruhi oleh gagasan R.A. Kartini.
g. Pendidikan Keguruan (Kweekschool) 1852 di Surakarta
4) Pendidikan Tinggi (Hooger Onderwijs)
Tahun 1910 didirikan Universitas Indonesia (Indische Universiteits Vereeninging) yang bertujuan untuk mendirikan pendidikan tinggi baik melalui swasta maupun pemerintah
› Pendidikan Tinggi Kedokteran : Merupakan pengembangan Sekolah Dokter Jawa 1815, lama belajar dua tahun, berasal dari lulusan sekolah dasar lima tahun.
› Pendidikan Tinggi Hukum (1909 di Jakarta)
› Pendidikan Tinggi Teknik (1920)
5. Pendidikan Swasta oleh Bumi Putra
a. Muhammadiyah
1.) situasi yang mendorong lahirnya Muhannadiyah
 Situasi Politik : perubahan politik dengan menganut faham liberalisme, berarti akan memerdekakan Indonesia, bagaimanapun Belanda bertujuan menegakkan kolonialisme, hanya caranya beda.
 Ekonomi Rakyat : Rakyat Indonesia hidup menderita dalam kemiskinan dan kemelaratan, karena kekayaan bumi kita telah diangkut dan dikeruk ke negeri Belanda.
 Kehidupan Agama Islam : Ajaran Islam telah banyak bercampur dengan ajaran yang bukan berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah.
2) Gerakan Pembaharuan Islam, diantaranya :
- Membuang apa yang dianggap musyrik
- Meninggalkan perbuatan terlarang
- Kembali pada ajaran Islam yang murni
- Ukhuwah Islamiyah harus diwujudkan kembali
3) Muhammadiyah Bardiri (18 November 1912) oleh KH. Ahmad Dahlan, faktor yang menyebabkan :
 Faktor Intern
- Kehidupan beragama tidak sesuai Al-Qur’an dan Sunnah
-Indonesia dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan dan kemunduran
- Tidak adanya persatuan dan kesatuan
- Kegagalan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak mampu memenuhi tuntutan zaman
 Faktor Ekstern
- Pendidikan kolonialisme bersifat sekunder
- Sikap bahwa agama sudah ketinggalan zaman
- Adanya Kristenisasi
4) Dasar dan Tujuan Pendirian Muhammadiyah
a. Dasar Pendidikan : Ajaran Islan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah
b. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah
- mengembalikan amal dan perjuangan umat pada sumber Al-Qur’an dan Sunnah
- Menafsirkan ajaran-ajaran Islam secara modern
- Memperbaharui sistem pendidikan Islam sesuai kemajuan zaman
5) Jenis Sekolah
Ada yang bercorak umum seperti sekolah yang diselenggarakan Belanda dan ada yang khusus ke-Islaman.
Pada dasarnya Muhammadiyah mendirikan sekolah, sesuai dan sama dengan sekolah-sekolah Belanda.
b. Taman Siswa dan INS (indonesia Nenderlansche School)
Senin tiga Juli 1922 didirikan Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara, yang merupakan dua dari tiga pendidikan swasta Bumi Putra. Pada awalnya bernama Nation Onderwijs Institut Taman Siswa, lalu menjadi perguruan tinggi Taman Siswa yang berpusat di Yogyakarta pada 1930.
1) Alasan Berdirinya Taman Siswa
 Pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan benih turunan, agar tumbuh sehat lahir batinnya.
 Menghapus pengajaran untuk kepentingan kolonial, karena untuk mengejar diploma saja.
 Menumbuhkan kemandirian, karena perlawanan tidak hanya fisik tetapi juga lahiriyah. Untuk pemerataan benih hidup merdeka melalui pendidikan.
 Melahirkan pendidikan yang berlandaskan kebudayaan sendiri dan mementingkan kepentingan masyarakat.
2) Azas, Dasar dan Tujuan Pendidikan
a. Azas Pendidikan
Menerapkan nilai dasar yang dilaksanakan dan harus tetap dipegang oleh pendidik.
- hak seorang untuk mengatur hidupnya sendiri
- pelajaran dapat mejadikan manusia merdeka batin, pikiran dan tenaganya
- sesuai dengan kebudayaan sendiri dan kodrat manusia
- untuk ditujukan golongan rakyat terbesar
- harus adanya kekuatan sendiri
- dapat dipikul sendiri dengan pendapatan biasa
- pengabdian pendidik kepada anak didik
b. Dasar Pendidikan
Dasar Taman Siswa :
 Kodrat Alam : sebagai bekal dan dasar untuk menumbuhkan, memelihara dan memajukan hidupnya. Hakekat manusia sebagai makhluk adalah satu dengan kodrat alam.
 Kemerdekaan : merdeka berarti dapat diartikan bebas. Namun tetap berazas disiplin dan nilai tinggi baik sebagai individu maupun sebagi anggota masyarakat.
 Kebangsaan : merasa satu dengan bangsa sendiri.
 Kemanusiaan : dapat mengembangkan akal budinya bagi pribadi maupun masyarakat.
3) Pelaksanaan Pendidikan
a. Tujuan Pendidikan : untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat yang dimiliki anak dan percaya diri, atas dasr budaya bangsa.
b. Perguruan (Paguron) : dulu istilahnya sering disebut pesantren.
c. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
c. INS (Indonesia Nederlandsche School)
Lembaga pendidikan yang didirikan Mohamad Syafei. Lembaga ini dilengklapi dengan mengutamakan ekspresi yaitu menggembar, menyanyi dan kerajinan tangan.
6. Masa Pendudukan Jepang
a. Landasan dan Tujuan Pendidikan
Pada masa Jepang para pelajar diwajibkan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran dan indoktrinasi. Landasan Idiil pendidikan pada zaman Jepang yaitu Hakko Ichiu.
b. Sistem Persekolahan
Perubahan demi perubahan sistem persekolahan berpengaruh pada sistem penggolongan baik sistem penghapusan status sosial.
c. Hal yang menguntungkan
- dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar
- penerjemahan bahasa asing
- memiliki keterampilan
- menggebunya perasaan akan kebudayaan dan kemerdekaan
- penghapusan diskriminasi
- mendapat pelatihan dan pendidikan untuk memegang jabatan
- menstatuskan negeri semua sekolah
D. Pendidikan Nasional Indonesia 1945-1950 (Proklamasi sampai RIS)
Pada masa ini beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan RI, mentri pendidikan mengeluarkan ”instruksi umum” dan menyerukan mengutamakan patriotisme.
1. Undang Undang Dasar
Dijadikannya UUD 1945 sebagai pedoman pendidikan yaitu pasal 31 dan pasal 32.
2. Tujuan dan Dasar Pendidikan
3. Sistem Persekolahan
Upaya untuk mempersatukan dan menyempurnakan belum optimal karena adanya daerah yang diperintah oleh kolonial belanda.
4. Penyelenggaraan Pendidikan
BP-KMP mengajukan sepuluh hal yang diusahakan kementrian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan :
 Pengajaran dan bimbingan agar mempunyai rasa tanggung jawab
 Kesatuan rakyat yang kuat
 Perbaikan kurikulum
 Penghapusan buta huruf
 1. kesesuaian pengertian terhadap pengajaran agama
2. persamaan madrasah dan pesantren
 Penggunaan bantuan bangsa asing sebagai guru besar
 Tempo sekolah paling lambat sepuluh tahun
 Pengajaran tekhnik dn ekonomi
 Pengajaran kesehatan dan olahraga diharapkan menghasilkan kecerdasan
 Penghapusan pungutan sekolah
a. Pendidikan Masyarakat
Tujuannya diharapkan agar pemerintah memberi pehatian lebih banyak. Tugas BN-KNIP :
- berantas buta huruf
- diadakan kursus
- mengembangkan perpustakaan rakyat
b. Perguruan Tinggi
Pendidikan yang dilaksanakan pada masa ini adalah :
1. Ika Daigaku, di Jakarta
2. Sekolah Tinggi Hukum, Sastra dan Filsafat
3. Pergutuan Tinggi Kedokteran Gigi
4. Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan
5. Sekolah Tinggi Tekhnik
6. Di Yogya terdapat lima perguruan tinggi (Akademi Politik, Akademi Polisi, UGM, Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada)
7. Di Solo dan Klaten terdapat empat perguruan tinggi
8. Tahun 1949, Sekolah Tinggi Tekhnik, Sekolah Tabib Tinggi, Sekolah Tinggi Pertanian dan Akademi Politik dimasukkan ke dalam Universitas Gajah Mada
9. Penggantian nama Universitas Indonesia pada 1954, karena sebelumnya 1946 didirikan ”Universitas Darurat” (Nood Universitiet)
c. Penyelesaian bekas pejuang bersenjata
Ada tiga alternatif kesempatan karir bagi mahasiswa yang menjadi tentara pelajar,yaitu:
1) Meneruskan karir dalam angkatan bersenjata
2) melanjutkan studi dengan penyaluran dari KUDP
3) Kembali ke masyarakat dan menjadi masyarakat biasa
d. Kurikulum Pendidikan
Pembaharuan kurikulum menjadi SR 1947 dengan struktur program tiga macam yaitu SR dengan pengantar bahasa daerah, SR dengan pengantar bahasa Indonesia dan SR yang diselenggarakan sore bagi kelas 1-4.
Kurikulum SR1947 terdiri dari 16 mata pelajaran. kurikulum SMA hampir sama dengan AMS yaitu dibagi menjadi dua. SMA bagian A dengan jurusan sastra sedangkan SMA bagian B jurusan ilmu pasti dan alam. kurikulum ini berlaku sampai 1952.

E. Perkembangan Pendidikan Indonesia 1950-1959 (Demokrasi Liberal)
1. Undang-Undang Dasar
Pada masa demokrasi liberal, UUD sementara 1950 merupakan konstitusi sementara Republik Indonesia. Meskipun begitu, pancasila tetap sebagai dasar Negara dan pasal mengenai pendidikan rumusannya juga sama dengan pasal 30 konstitusi sementara RIS.
2. Tujuan dan Dasar Pendidikan
Hal ini termaktub dalam UU No 12 tahu 1954. pasal 3 tentang tujuan membentuk SDM berkualitas dan demokratis serta bertanggungjawab terhadap kesejahteraan Negara, pasal 4 tenteang pendidikan yang berazaskan pancasila dan UUD serta sesuai budaya bangsa, dan pasal 5 tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
UU No. 4 tahun 1950 berlaku menyeluruh dalam rangka Negara kesatuan pada tanggal 18 Maret 1954, setelah menjadi UU No. 12 tahun 1954.
3. Sistem Persekolahan
Sistem Persekolahan disesuaikan dengan UU No. 12 tahun 1954
Pasal Ayat Jenis Pendidikan
6 1 Tentang pembagian jenis pendidikan, yaitu Pendidikan dan Pengajaran TK, Rendah, Menengah dan Tinggi
6 2 Tentang Pendidikan dan Pengajaran SLB untuk mereka yang memiliki kekhususan.
7 1 Tentang Pendidikan dan Pengajaran TK sebagai persiapan sekolah dasar.
7 2 Tentang Pendidikan dan Pengajaran untuk pembentukan rohani, pengembangan bakat dan minat, serta pemberian dasar pengetahuan.
7 3 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Menengah untuk memperluas wawsan dan mempersiapkan untuk terjun ke masyarakat.
7 4 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Tinggi untuk memperdalam ilmu dam memajukannya, serta mencetak para pemimpin.
7 5 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Luar Biasa bagi peserta pendidikan yang mempunyai kekurangan jasmani atau rohani.

25 Agustus 1950 terjadi perubahan berdasarkan Pengumuman Mentri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan NKRI No 1983/I-A/1950 tentang perubahan nama sekolah, lama jenjang, kurikulum, tata penyelenggaraan pendidikan dan bahasa pengantar pendidikan. Contohnya, NIEUWE KS menjadi SGA, SR Negeri menjadi sekolah biasa dengan bahasa pengantar B. Indonesia, lama belajar SMP Negeri menjadi tiga tahun dan sebagainya.
4. Penyelenggaraan Pendidikan
a. Persiapan Kewajiban belajar
Tahun 1950 diadakan kursus pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB). Tahun 1953 KPKPKB diganti menjadi SGB. selain KPKPKB,pendidikan guru lainnya yaitu:
1) Sekolah Guru untuk Sekolah Dasar, seperti SGB dan SGPD.
2) Sekolah Guru untuk Sekolah Lanjutan, seperti SGA dan PGSLP.
3) Kursus BI dan BII untuk guru sekolah menengah atas.
b. PP No. 65 tahun 1951
Menetapkan tugas dan Kewajiban Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan sekolah rendah, memberi subsidi pendidikan, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, memberikan sarana belajar seperti perpustakaan, menjadi penghubung pemerintah dengan pemuda dan memaju8kan seni daerah.
c. Pendidikan Agama
Peraturan bersama Mentri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dengan Mentri Agama No. 17678/Kab. tanggal 16 Juli 1951 berisi tentang penetapan diwajibkan adanya pendidikan agama, tata penyelenggaraan pendidikan dan kualifikasi guru pengajarnya.
d. Pendidikan Masyarakat
Untuk menambah pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat didirikan beberapa kursus, seperti kursus pengasuh pendidikan masyarakat setelah tamat SD, Kursus penjenjang Pendidikan Masyarakat setelah tamat SMP, Kursus pemilik Pendidikan setelah tamat SMA dan pusat latihan pendidikan masyarakat.
e. Partisipasi Pendidikan Swasta
makin maraknya sekolah swasta berdiri, tidak hanya sekolah bercirikan agama, tapi sekolah yang netral pun makin banyak.

F. Perkembangan Pendidikan Indonesia 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)
1. Undang-Undang Dasar
Pendidikan kembali berlandaskan pada UUD 1945
2. Tujuan dan Dasar Pendidikan
Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga yang sosialis, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa pancasila.
Tap MPRS No II/MPRS/1960 menyatakan bahwa politik dan system pendidikan nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga Negara yang berjiwa pancasila.
3. Sistem Persekolahan
Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 1454 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional. gagasan yang diusulkan antara lain:
a. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan bangsa (nation Building) yaitu Pendidikan yang mempertimbangkan dan membangun suatu bangsa.
b. Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan sevara spiritual membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadin Indonesia dan merealisasikan ketiga kerangka tujuan revolusi Indonesia.
c. Sistem Pendidikan
Konsep struktur persekolahan
1) Sekolah Taman Kanak-Kanak, merupakan persiapan bagi sekolah dasar dengan pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan anak, materi yang tidak terlalu formal dan mengikat, serta lingkungan social yang menunjang.
2) Sekolah Dasar, sebagai pendidikan pertama yang memberi dasar pengetahuan dan moral.
3) Sekolah Menengah Pertama, pembelajarannya masih bersifat umum meskipun ada beberapa diferensiasi pelajaran agar menunjang keterampilan siswa.
4) Sekolah Menengah Atas, merupakan pendidikan pembentukan kejuruan tetapi pembentukan umum belum dihilangkan. Lama pembelajarannya 4 tahun.
5) Universitas, pendidikan yang bersifat akademis sudah tebagi dalam jurusannya masing-masing.
4. Penyelenggaraan Pendidikan, diselenggarakan dalam bentuk:
a. Sapta Usaha Tama, merupakan intruksi dari kementrian pendidikan tanggal 17 agustus 1959 yang terdiri dari penertiban aparatur dan usaha-usaha kementrian pendidikan, penggiatan seni dan olah raga, pengharusan penabungan dan usaha halaman serta usaha koperasi, mengadakan kelas masyarakat dan membentuk regu kerja di kalangan SLA dan Universitas.
b. Panca Wardana atau lima pokok perkembangan yang ditetapkan 10 Oktober 1960. terdiri dari perkembangan moral dan nasionalisme, intelegensia, emosi, keterampilan dan jasmani.
c. Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah dan Perkumpulan Orang Tua Murid dan Guru (POMG)
Keputusan menteri Nomor 58438/Kab, Jakarta 6 Desember 1954, menetapkan panitia yang terdiri dari guru, orang tua, murid untuk memelihara sekolah dengan usaha melakukan pertemuan-pertemuan antara panitia, serta membantu guru dan murid yang belum tercukupi oleh pemerintah. Namun panitia tidak ikut campur dalam hal pengajaran.
d. Pendidikan Masyarakat
Tugas pendidikan masyarakat kurang lebih yaitu memimpin, mengawasi jalannya suatu pendidikan, baik dari bidang akademik maupun di bidang non akademik.
e. Perguruan Tinggi
Menurut UU No.2 tahun 1961. perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tinggi menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah, dengan tujuan membentuk manusia susila, sehingga dapat melahirkan tenaga yang cakap, serta mampu melakukan penelitian dan usaha kemajuan di lapangan.
Penyelenggara perguruan tinggi yaitu pemerintah dan badan hukum swasta. Di dalam perguruan tinggi hak berorganisasi mahasiswa diakui oleh peraturan pemerintah. Perguruan tinggi berbentuk universitas, Institut, Sekolah Tingi, Akademi, yang ditetapkan oleh pemerintah.
Peguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) dimasukkan ke dalam universitas sebagai Fakultas Kaguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang bertujuan untuk mendidik calon guru sekolah lanjutan. Namun ternyata FKIP tidak sesuai harapan, sehingga dibentuk Institut Pendidikan Guru (IPG). Yang pada akhirnya presiden menetapkan peleburan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).
f. Kurikulum
1) Kurikulum SD
Sekolah Rakyat diubah menjadi Sekolah Dasar pada tahun 1964, yang memiliki struktur program yaitu SD yang menggunakan bahasa daerah dari kelas satu sampai tiga, dan yang kedua, SD yang menggunakan bahasa Indonesia dari kelas satu.
Kurikulum SD terdiri dari bidang study, wardhana perkembangan moral, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional, perkembangan keprigelan serta perkembangan jasmani.
2) Kurikulum SMP
Kurikulum SMP pada masa demokrasi terpimpin, mengalami perubahan kurikulum SMP 1967, disebut pula kurikulum SMP Gaya Baru. Yang terdiri atas kelompok dasar, kelompok cipta, kelompok rasa/karsa serta krida.
3) Kurikulum SMA
Pada saat demoktasi terpimpin, kurikulum SMA mengalami tiga kali perubahan, yaitu pada tahun 1952, 1961 dan 1964. Tahun 1952 kurikulum SMA terdiri dari bagian A (bahasa/sastra), B (Ilmu pasti dan alam) dan bagian C (ekonomi).
Kurikulum 1961, mengubah tujuan SMA menjadi sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat, yang menggolongkan mata pelajaran menjadi empat, yaitu kelompok dasar, khusus, penyerta dan prakarya. Kurikulum ini pun mengubah penjurusan SMA yang dilakukan di kelas tiga.
4) Kurikulum Sekolah Keguruan
SGB dihapus menjadi SMTP, SGA diubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG), sehingga SPG mendidik calon guru sekolah dasar dan taman kanak-kanak.

G. Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka (Orde Baru)
1. Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia 1966-1969 (Orde baru/Transisi)
a. Undang-undang Dasar
Pada masa ini berusaha untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
b. Tujuan dan dasar pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan melalui TAP MPR, memuat tujuh pasal yang salah satunya, dasar pendidikan adalah falsfah negara pancasila. Dalam TAP MPR tersebut segala yang berkaitan dengan agama, penddikan dan kebudayaan dihubungkan dengan pancasila.
c. Sistem Persekolahan
Struktur persekolahan masih sama berdasarkan UU No.12 tahun 1954 dan UU No. 22 tahun 1961.
d. Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Sekolah
o Kurikulum SD
Kurikulum SD tahun 1954 diubah menjadi kurikulum SD tahun 1968. Dasar tujuan dan azas pendidikan pancasila di SD mencakup lima prinsip, yaitu prinsip umum (Integritas, Kontinuitas, dan Sinkronisasi), landasan idiil, prinsip umum pembinaan kurikulum, prinsip-prinsip pendidikan SD, dan azas-azas didaktik-metodik sekolah dasar.
o Kurikulum SMP
Kurikulum SMP 1962 disempurnakan menjadi kurikulum SMP 1967, yaitu : kelompok pembinaan jiwa pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, kelompok pembinaan kecakapan khusus.
o Kurikulum SMA
Kurikulum 1964 disempurnakan menjadi kurikulum 1968. Penjurusan SMA hanya terdiri dari dua, yaitu jurusan sastra sosial budaya dan jurusan ilmu pasti pengetahuan alam. Penjurusan dimulai sejak kelas dua.
o Kurikulum Sekolah Lanjutan
Tahun 1967 disusun kurikulum 1968 yang dilaksanakan di STM pada tahun 1968 dan di SKKP, SKKA, dan SMEA pada tahun 1969.

2. Perkemabngan Pendidikan Nasional Indonesia (Pembanguna jangka panjang 1)
a. UUD
Pembangunan jangka panjang pertama (PJP 1), merupakan pengamalan pancasila dan UUD 1945 yang memacu pada :
› TAP MPRS-RI No. XLI/MPRS/1968
› TAP MPRS-RI No. IV/MPR/1973
› TAP MPRS-RI No. II/MPR/1978
› TAP MPRS-RI No. IV/MPR/1983
› TAP MPRS-RI No. II/MPR/1988
b. Tujuan dan Dasar Pancasila
1) TAP MPR-RI No. IV/MPR/1973
Pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian di dalam sekolah maupun di luar sekolah sehingga membentuk manusia-manusia pembangunan yang bertanggung jawab, serta mengembangkan kecerdasan dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.
2) TAP MPR-RI No. II/MPR/1978
Pendidikan berdasarkan atas pancasila dengan langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan pancasila yang termasuk pendidikan moral pancasila.
3) TAP MPR-RI No. IV/MPR/1983
Pendidikan berdasarkan pancasila dengan usaha penghayatan dan pengmalan pancasila, sehingga termasuk di dalamnya P4. Pendidikan dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang berlangsung seumur hidup dengan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
4) TAP MPR-RI No. II/MPR/1988
Pendidikan nasional berdasarkan pancasila yang merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, sehingga perlu disempurnakan sistem pendidikan nasional.
5) Undang-undang No.2 tahun 1989
UU No.2 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku sejak 27 Maret 1985, yang menyatakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga bertujuan sesuai dengan isi pancasila.
c. Sistem Pendidikan dan Persekolahan
Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1989.
d. Penyelenggaraan Program Pembangunan Pendidikan
1) Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
Menciptakan suatu keadaan sehingga setiap orang memiliki hak atau kesempatan memperoleh pendidikan tanpa membeda-bedakan masalah status. Upaya yang dilakukan yaitu memperluas jangkauan pendidikan dengan terus mambangun gedung-gedung baru untk sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA, Kejuruan hingga Perguruan Tinggi.
2) Peningkatan Mutu Pendidikan
- Pengadaan alat pendidikan
- Pengadaan buku pelajaran
- Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga pengajar
- Perubahan Kurikulum
Pada masa pembangunan jangka panjang 1 terjadi tiga kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984.






Kesimpulan

Pendidikan di Indonesia diawali sejak agama Hindu/Budha masuk sampai saat ini terus berkembang dan mengalami perubahan sistem dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. Pada zaman Hindu/Budha sebagian besar pendidikan hanya diperuntukkan golongan tertentu seperti Brahmana dan Ksatria. Pendidikan di masa itu juga masih cenderung mengarah ke ilmu-ilmu agama. Beberapa sarana sudah tersedia sperti pura, padepokan dan pertapaan yang menunjang ke3giatan pendidikan.
Di masa Islam, pendidikan formal mulai merambah meskipun masih berorientasi khusus mempelajari ilmu agama.
Berbeda dengan masa sebelumnya, di zaman penjajahan pendidikan hanya bertujuan untuk mencetak sumber tenaga/pekerja yang akan dipekerjakan di pemerintahan penjajah. Tapi para bangsawan dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan penjajah. Dari para bangsawan itulah tergagas oleh mereka untuk mendirikan sekolah swasta bagi masyarakat Indonesia.
Pasca Indonesia merdeka, sekolah mulai banyak berdiri. Pendidikan mulai lengkap tingkatannya dan pesertanya pun sudah boleh dari berbagai kalangan. Pemerintah saat itu memberika status sekolah negeri pad sekolah yang ada. Berbagai program peningkatan pendidikan mulai direncanakan dan dijalankan secara bertahap, seperti penghapusan buta huruf, mendatangkan guru asing dan penggabungan pendidikan tinggi.
Selain itu demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak mahasiswa/pelajar yang beralih menjadi tentara. Setelah situasi berangsur aman, para mahasiswa kembali menjalankan tugasnya untuk belajar.
Pada masa demokrasi liberal dan terpimpin, sistem pendidikan di berbagai daerah diperbaiki dan mulai disempurnakan. Landasan hukum pendidikan saat itu juga mulai jelas serta sudah banyak memuat ketentuan penyelenggaraan pendidikan. Beberapa sekolah yang memiliki karakteristik hampir mirip dilebur, tapi ada juga yang hanya diganti nama lama belajrnya saja. Peningkatan pendidikan juga secara ektual dibuktikan dengan banyaknya kursus bagi masyarakat awam.
Kemudian, beberapa organisasi didirikan oleh masyarakat untuk mengawasi jalannya pendidikan.
Pemerintah saat ini gencar mendirikan perguruan tinggi di berbagai daerah yang dikhususkan mencetak tenaga pengajar.
Lain halnya dengan masa sebelumnya, di masa orde baru terjadi banyak perubahan kurikulum dn sistem pendidikan. Di masa ini pendidikan pancasila sangat ditekankan guna melahirkan generasi yang berlandas pancasila. Pemerataan pendidikan sampai ke pelosok Indonesia mulai terlaksana dan sarana di berbagai daerah mulai dilengkapi.